Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
27 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2: 2022"
:
27 Documents
clear
<![CDATA[Problematik Definisi Harta Pailit dalam Kepailitan dan PKPU untuk Mencapai Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Adriel Michael Tirayo]]>;
<![CDATA[Yoefanca Halim]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67631
<![CDATA[Abstrak: Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam Ketentuan Umum UU No. 37 Tahun 2004. Suatu ketentuan yang tidak dijelaskan secara implisit di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan kepastian dan akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Dalam hal ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah terkait penerapan pendefinisian “harta pailit” dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan bertolak pada data primer yang diperoleh dari sosialisasi pada bank Mandiri, Jakarta. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi “harta pailit” dalam praktek memang masih tidak jelas dan timbul tindakan semena-mena dalam hal ini dilakukan oleh kurator dengan memasukkan harta pihak ketiga sebagai “harta pailit”. Oleh karena itu, dibutuhkannya definisi yang jelas di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam “harta pailit”, melalui perubahan UU No. 37 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Kata kunci: Kepailitan; Kepastian hukum; Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangAbstract: A legal product is expected to realize 3 legal purposes, which is Justice, Expediency and Legal Certainty. The definition of bankrupt assets is not mentioned implicitly in the General Provisions of Law No. 37 of 2004. A provision that is not implicitly explained in the legislation cannot provide certainty and will cause multiple interpretations for some people. In this case, the problem to be answered is related to the application of the definition of "bankrupt assets" in the implementation of Bankruptcy and Suspension of Payments. The research method used is empirical juridical based on primary data obtained from socialization at Mandiri Bank in Jakarta. Then the data has been analized qualitatively and conclusions are drawn inductively. The results showed that the definition of "bankruptcy assets" in practice is still unclear and arbitrary actions arising in this matter were carried out by curators by including third party assets as "bankrupt assets". Therefore, a clear definition is needed in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU related to what is included in the "bankruptcy assets", through changes to Law No. 37 of 2004 because it was not in accordance with the times and peoples. Keywords: Bankruptcy; Legal certainty; Debt Payment Obligation Postponement]]>
<![CDATA[Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Adjie Pamungkas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67695
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (library). Peneliti memilih teknik silogistik dengan pola penalaran deduktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku sudah sesuai dengan KUHAP 183, alasannya karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah diajukan ke penuntut umum dan hal ini bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan anak pelaku salah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam memutus anak pelaku juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan (Bapas), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta asas kemanfaatan, keadilan, dan asas hukum. Kata kunci: Anak-anak; Kekerasan; Pertimbangan Hakim Abstract: The research describes about the problem of how judges consider in imposing criminal acts against perpetrators of violent crimes jointly committed by children in the jurisdiction of the Yogyakarta District Court in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. This research is a normative legal research that is perscriptive and uses a case approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data technique were collected from document study (library). The researcher chose syllogistic technique with deductive reasoning patterns. The result of analysis data showed that there were the judge in imposes a punishment on the perpetrators' child was appropriate with KUHAP 183, the reason is because he had considered at least 2 (two) valid evidences that have been submitted to public prosecutor and this evidence given conviction to the judge in decided the child of the perpetrator was wrong of committing a crime of violence that was carried out together. The judge in decided the perpetrators’ child also had considered recommendations from the Balai Permasyarakatan (Bapas), Law Number 11 of 2012 concerning SPPA, as well as the principles of expediency, justice, and legal certainty.Keywords: Children; Violence; Judges' Considerations]]>
<![CDATA[Prinsip Ultimum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Jawa-Bali (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/Pn.Kng) ]]>
<![CDATA[Ferdinan Wahyu Puji Saputro]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67622
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus pidana denda pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan ini dapat dimaknai tidak menerapkan prinsip ultimum remedium yang sebaiknya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara lain yaitu seperti pengggunaan sanksi administrasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap kasus pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali.Kata kunci: Ultimum Remedium; Pertimbangan Hakim; Pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-BaliAbstract: This research is aimed to acknowledge the implementation of ultimum remedium principles in the case of the violation in public activities restriction (PPKM) on the island of Java-Bali and this research is pursposedly arranged to find out the compatibility of the judge's consideration in deciding the criminal fine for the violation of PPKM policy in Java-Bali based on the Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) in conjuction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows the decision can be interpreted as not applying the principle of ultimum remedium which should be resolved in the use of administrative penalties. The judge's consideration in imposing a fine for the case of violating the PPKM policy on the island of Java-Bali is in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the judge has considered two valid evidence, witness statements, defendant statements, and evidence in which the judge obtained the conviction that the defendant was found guilty and committed a criminal offense against the Java-Bali PPKM policy.Keywords: Ultimum Remedium; Judge’s Consideration; Violation of PPKM Policy in Java- Bali]]>
<![CDATA[Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP ]]>
<![CDATA[Anissa Triastina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67690
<![CDATA[Abstract: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kata kunci: Alasan Kasasi Terdakwa; Perkara Korupsi; Putusan Mahkamah AgungAbstract: This legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law. Abstract: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court]]>
<![CDATA[Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis dan Sosial olehHakim bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[Amanda Rista Nikensari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67640
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari pertimbangan hukum hakim yang tidak melaksanakan rehabilitasi medis atau sosial bagi Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I, bukan tumbuhan untuk dirinya sendiri, dan perangkat hukum yang mengaturnya. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ditemukan alasan hakim tidak menerapkan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial karena anak tidak memenuhi salah satu klasifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pelecehan, Korban. Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu tidak adanya surat keterangan dari psikiater/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.Kata Kunci: Rehabilitasi Medis; Rehabilitasi Sosial; Anak sebagai Penyalahguna Narkotika.Abstract: This research was conducted with the aim of studying the legal considerations of judges not implementing medical or social rehabilitation for Children as Narcotics Abusers Category I, not plants for themselves and the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research, it was found that the reason the judge did not apply medical rehabilitation and social rehabilitation was because the child did not meet one of the classifications in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions, namely the absence of a certificate from a government psychiatrist/psychiatrist appointed by a judge.Keywords: Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation; Children as Narcotics Abusers]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHAP. Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr ]]>
<![CDATA[Yola Septian]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67633
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian penuntut umum pengadilan negeri dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr telah sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dakwaan yang dijatuhkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum harus memiliki hubungan keterkaitan sehingga mendapatkan keadilan bagi masing-masing pihak.Kata Kunci: Alat Bukti; Pembuktian; Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.Abstract: This study aims to examine legal issues regarding the suitability of the public prosecutor's evidence in premeditated murder cases based on the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research which is prescriptive and applied. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature/document studies, legal materials analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of the study, it shows that the evidence of the district court public prosecutor by presenting evidence in the form of witness statements, letters, and the defendant's statement in the Mataram District Court Decision Number 520/Pid.B/2020/PN Mtr is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. The indictment handed down with evidence by the Public Prosecutor must have a relationship so that it gets justice for each party.Keywords: Evidence; Evidence; Cases of Premeditated Murder.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ]]>
<![CDATA[Livia Musfika Santi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67696
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menimbulkan disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. pembunuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi literatur. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dalam menganalisis pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas pidana dalam pertimbangan putusan hakim terhadap kedua pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana adalah faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, tujuan pemidanaan, dan sikap terdakwa di persidangan. Kata kunci: Disparitas kriminal; Pembunuhan berencana; Pertimbangan putusan hakimAbstract: This research is aimed o determine the basic of the judge’s legal considerations in the verdict number 39/Pid.B/2019/PN.Byl and verdict number 181/Pid.B/2020/PN.Skh that cause criminal disparities against perpetrators of premeditated murder, as well as the factors that influence the occurrence of these criminal disparities. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows that in these two decisions there is a criminal disparity in the consideration of the judge’s decision against the two perpetrators who both committed the crime of premeditated murder. The factors that cause the criminal disparity are aggravating and allevating factors, the background of the defendant’s actions, the consequences of the defendant’s actions, the purpose of punishment, and the defendant’s attitude at court.Keywords: criminal disparity; premeditated murder; considerations of judges’s decision ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara Pertambangan Dengan Adanya Dissenting Opinion (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pid.Sus.Lh/2016) ]]>
<![CDATA[Wildan Al Jundy]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67624
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mahkamah agung dalam memutus mengabulkan permohonan kasasi perkara pertambangan dengan adanya dissenting opinion telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduksi atau deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi sudah sesuai ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung memiliki hak untuk menerima permohonan Kasasi serta memiliki hak untuk mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Meskipun dalam memutus perkara terdapat dissenting opinion antar anggota majelis akan tetapi Mahkamah Agung dalam memutus sudah tepat yakni dengan mengambil suara terbanyak, hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 182 ayat 6 huruf a Jo Pasal 256 KUHAP. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dengan mengambil suara terbanyak pada perbedaan pendapat Majelis Hakim dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun. Sri Murwahyuni, SH, MH, sebagai Hakim Anggota memiliki pendapat yang berbeda yaitu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, pertimbangan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar.Kata kunci: Dissenting Opinion; Kasasi; Tindak Pidana PertambanganAbstract: This article aims to know the reason of the Supreme Court Judge’s decision in granting cassation request of mining case with the dissenting opinion is in accordance with Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Legal source materials used is primary legal materials and secondary legal materials, legal materials analysis technique used is syllogistic method through deduction thinking patterns or deductive. Based on the results of the research done by the author, it was known that the Supreme Court’s consideration in granting the cassation was in accordance with Criminal Code Procedures (KUHAP). Supreme Court has the right to accept the cassation request and also has the right to adjudicate itself in accordance with Article 254 jo Article 255 section (1) Criminal Procedure Code (KUHAP). Although in deciding the case there is dissenting opinion among the members of the assembly, however the Supreme Court’s decision by taking the most votes is appropriate, this is in accordance with what is stated in Article 182 section 6 letter a Jo Article 256 Criminal Code Procedures (KUHAP). This means that the Supreme Court granted the Cassation by taking the most votes on the difference opinion of the Panel of Judges and cancel the decision of the Sarolangun District Court. Sri Murwahyuni, SH, MH, as a Member Judge has a different opinion, namely the reason that the Public Prosecutor's Cassation cannot be justified, the judex facti consideration which acquitted the Defendant of the indictment is correct and correct.Keywordrs: ; Dissenting Opinion; Cassation; Mining Crimes]]>
<![CDATA[Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk) ]]>
<![CDATA[Firara Dysas Prabawati]]>;
<![CDATA[Sri Wayuningsih Yulianti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67691
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui polemik eksekusi pidana tambahan kebiri kimia atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan Putusan Nomor PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study). Sumber bahan hukum penilitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penilitian ini dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum pada penilitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pidana tambahan berupa kebiri kimia tersebut belum bisa dieksekusi karena belum ada peraturan pelaksanaanya. Mekanisme bagaimana cara, dan siapa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebiri kimia tersebut belum ada ketentuan yang mengatur. Sampai saat ini kebiri kimia masih menjadi polemic bagi beberapa kalangan, ada pihak yang setuju dengan hukuman kebiri kimia namun banyak juga yang menolak hukuman kebiri kimia dengan masing-masing argumentasinya Kata kunci: kebiri kimia; kekerasan seksual pada anak; pidana tambahanAbstract: This objective of this research is to determine the polemic of the execution of additional chemical castration criminal penalty on the decision of the Mojokerto District Court for the crime of sexual violence against children with Decision Number PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. This legal research was a prescriptive and applied normative research. The approach used was a case study. The sources of legal research materials consisted of primary and secondary legal materials. The data collection techniques used was literature study. The legal materials analysis technique in this research was deduction using syllogism method. The results indicate that the Judge of the Mojokerto District Court gave an additional criminal sentence in the form of chemical castration against the perpetrator of the crime of sexual violence against children as stipulated in Article 76D juncto Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016 concerning Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, additional criminal sentence in the form of chemical castration cannot be executed because there are no implementing regulations. There are no provisions that regulation the mechanism of how, and who is given the authority to carry out the chemical castration. Until now, chemical castration is still a polemic for some circles. There are people who agree with the castration sentence, but many people also disagree with the castration chemical sentence with their own arguments Keywords: chemical castration; sexual violence on children; additional criminal ]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda terhadap Anak Pada Tindak Pidana Narkotika dengan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Bil.) ]]>
<![CDATA[Shafira Safa Widyacahayani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67636
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil atas penjatuhan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas tindak pidana narkotika oleh Anak mengingat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur mengenai pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan teknik analisis menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidaklah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana AnakAbstract: This article aims to determine the conformity of judgment considerations on the verdict number: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil. in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) with Article 71 Paragraph of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children of Narcotics Crime by children considering that the Law on the Juvenile Criminal Justice System does not regulate about fines. This research used normative legal research method that is prescriptive and applied. The case approache used in this research and the technical analysis is syllogism deductive. Based on the research it is concluded that the judgment consideration in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) has not conformed to Article 71 Paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children to Narcotics Crime by Children.Keywords: Judgment Consideration, Narcotics Crime, Law of The Criminal Justice System for Children. ]]>
